KABAR Rote.com,Ba,a—Memasuki hari ke Dua musrembangcam Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk SH,bersama Wakil Bupati Rote Ndao Dudelusy dethan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan pante baru untuk perencanaan tahun 2027 di gereja imanuel ,deoen desa ofalangga kecamatan pante baru , rabu(04/3/2026)
Bupati Paulus Henuk SH menegaskan bahwa
Di Kecamatan pante baru , terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian yakni Peningkatan Kualitas SDM, Penguatan sektor pendidikan melalui rehabilitasi ruang kelas, serta penanganan serius terhadap stunting, gizi buruk, dan penyakit menular
Ekonomi Bernilai Tambah
Mendorong hilirisasi potensi unggulan kecamatan pante baru di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan agar mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal serta mendukung pertumbuhan UMKM
Infrastruktur Berkelanjutan
Pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan irigasi, serta sarana air bersih yang diprioritaskan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
Bupati Paulus Henuk SH, dalam arahannya mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama hingga generasi muda, untuk terus menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mendukung program pembangunan. Ia berharap Musrenbang ini menjadi momentum memperkuat komitmen kolektif dalam mewujudkan Rote Ndao yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera
Selanjutnya, aspirasi diselaraskan dengan Kebijakan Daerah, Kegiatan Musrenbang dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi dari kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya dibahas serta diselaraskan dengan arah kebijakan daerah agar menghasilkan keputusan yang terukur dan tepat sasaran
Sebagai penutup,
Camat pantai baru micha manubuluh Spi dalam sambutannya mengatakan 29 usulan musremdes namun 4 yang tidak di akomodir
dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengawal usulan prioritas yang akan dibahas di tingkat kabupaten (ito)
