ROTE NDAO-KABARRote.com— Pembongkaran tanggul penampung air laut pada proyek nasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu/Kawasan Industri Garam Nasional (K-SIGN) terjadi di Pond 0, Kabupaten Rote Ndao. Aksi tersebut diduga sebagai bentuk luapan kekecewaan pemilik lahan atas belum jelasnya pembayaran kompensasi hasil panen sawah produktif yang terdampak proyek sejak 2025 hingga September 2026.
Nikson Musu, salah satu pemilik lahan yang melakukan pembongkaran tanggul, menyatakan bahwa langkah ekstrem tersebut diambil lantaran warga belum menerima pembayaran kompensasi lahan pertanian dari pihak pemerintah maupun kontraktor pelaksana, PT Nindya Karya (NK).
“Kompensasi hasil panen lahan sawah produktif yang dipakai untuk tambak garam belum juga dibayarkan sepersen pun oleh pemerintah,” ujar Nikson saat dihubungi wartawan, Minggu (27/9/2026).
Nikson menuturkan, Bupati Rote Ndao sebelumnya berjanji dalam pertemuan pada Juni 2026 bahwa tim Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) akan didatangkan paling lambat Juli 2026 untuk mengukur luas lahan serta menilai kerugian hasil panen. Namun hingga September, tim KJPP belum kunjung datang. Selain kompensasi, warga mengaku belum mengantongi berkas Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Pihak warga sempat mendatangi kantor PT Nindya Karya pada 18 dan 25 September 2026 untuk meminta kepastian. Karena tidak mendapat jawaban pasti setelah diberi tenggat satu minggu, warga akhirnya nekat membongkar tanggul yang berada tepat di area lahan milik mereka.
Tanggapan PT Nindya Karya dan Bupati Rote Ndao
Menanggapi insiden tersebut, Wakil Manager Project PT Nindya Karya, Eko Suhartono, membenarkan adanya pembongkaran tanggul di Pond 0. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsek Rote Timur untuk melakukan mediasi agar tanggul dapat ditutup kembali guna mencegah dampak kerugian yang lebih luas.
“Terkait pembayaran kompensasi, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kami hanya pelaksana fisik proyek dan membantu memfasilitasi jika ada permasalahan di lapangan,” jelas Eko di ruang kerjanya, Minggu (27/9/2026).
Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., mengklarifikasi bahwa skema pembayaran kompensasi awal sebesar Rp10 juta per hektar sebenarnya sudah disiapkan pemerintah sambil menunggu perhitungan resmi dari KJPP.
Jika nantinya perhitungan KJPP melampaui nilai tersebut, pemerintah akan membayar kekurangannya.
Bupati menegaskan, tuduhan bahwa pemerintah tidak melakukan pembayaran adalah hal yang tidak benar.
“Bukan belum ada kompensasi, justru kompensasi sudah disiapkan Rp10 juta per hektar. Namun menurut pihak Nindya Karya, keluarga Musu belum mau menerima karena meminta nilai Rp85 ribu per blek. Harusnya diterima dulu dana awal tersebut seperti masyarakat lainnya sambil menunggu tim KJPP,” tegas Paulus melalui sambungan telepon.
Paulus menambahkan, kewenangan mendatangkan tim KJPP maupun pencairan kompensasi berada di tangan pemerintah pusat melalui KKP, mengingat K-SIGN merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didanai APBN, bukan APBD. Peran Pemerintah Daerah bersama BPN dan KKP hanya sebatas membantu proses sosialisasi.
Ia juga menduga adanya pihak tertentu yang memprovokasi warga untuk melakukan tindakan di luar jalur hukum. Kendati demikian, Bupati mengimbau warga agar menahan diri dan menyelesaikan masalah melalui jalur komunikasi.
“Saya berharap tidak ada tindakan yang berdampak pada masalah hukum. Besok saya akan bertemu langsung dengan Menteri KKP untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah ini,” tutup Bupati Rote Ndao.
(Mekris/tim)
