ROTE NDAO, Kabar Rote.com — Langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik resmi diambil di Kabupaten Rote Ndao. Kantor Pertanahan (Kantah) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rote Ndao sepakat menjalin kerja sama integrasi data pertanahan dan perpajakan.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilakukan oleh Kepala Kantah Kabupaten Rote Ndao, I Wayan Sudiartha, dan Kepala Bapenda Kabupaten Rote Ndao, Diksel Semy Haning, di Ba’a, Senin (26/10/2026).
Kesepakatan ini dirancang untuk durasi empat tahun ke depan.
Kepala Bapenda Rote Ndao, Diksel Semy Haning, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, mempercepat pendaftaran tanah, serta mendongkrak penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Integrasi data BPHTB secara real-time dan dukungan program strategis mulai diberlakukan tahun ini. Sementara pendaftaran aset daerah, sinkronisasi data NIB dan NOP, serta penggunaan Zona Nilai Tanah akan diberlakukan secara bertahap,” ujar Diksel.
Haning menjelaskan,Sinergi ini merupakan tindak lanjut langsung dari Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama antara Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri mengenai optimalisasi penerimaan setoran BPHTB serta integrasi data pertanahan dan perpajakan.
Berdasarkan dokumen PKS, terdapat lima poin utama yang menjadi fokus kolaborasi kedua instansi:
1. Pendaftaran Aset Daerah: Percepatan pendaftaran tanah pertama kali untuk aset milik Pemkab Rote Ndao secara akuntabel.
2. Sinkronisasi NIB dan NOP: Penyelarasan Nomor Induk Bidang (NIB) dari pertanahan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) perpajakan daerah melalui peta integrasi.
3. Integrasi BPHTB Real-Time: Pemanfaatan teknologi web service (REST JSON) untuk mempercepat verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dan penerbitan kode billing secara elektronik.
4. Dukungan Program Strategis: Akselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, sertifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga pendaftaran tanah ulayat/adat melalui skema keringanan atau pembebasan BPHTB.
5. Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT): Penggunaan peta ZNT milik BPN oleh Bapenda sebagai acuan kewajaran Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Melalui skema ini, Bapenda Rote Ndao akan menyalurkan data NOP dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB, sementara Kantah Rote Ndao membagikan data peta pertanahan beserta informasi mutasi atau peralihan hak atas tanah. Kedua belah pihak berkomitmen untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan integrasi ini, Kantah dan Bapenda Rote Ndao optimis proses sertifikasi tanah milik warga maupun aset daerah dapat berjalan lebih cepat. Selain itu, kerja sama ini diandalkan mampu meminimalisir kendala penagihan kurang bayar BPHTB serta menghadirkan akurasi data perpajakan daerah yang transparan dan akuntabel.
(Mekris Ruy)
