ROTE NAO-KABARRote.com– Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Perhubungan terus mendorong penguatan tata kelola transportasi daerah melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Angkutan dan Penyelenggaraan Parkir. Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat.
Plt.Kadis Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Hangry Mooy.S.H,M.Si., Menjelaskan, Raperda Penyelenggaraan Angkutan disusun sebagai landasan dalam mewujudkan pelayanan angkutan yang aman, nyaman, terjangkau, tertib, dan mudah diakses masyarakat.
“Pengaturannya mencakup perencanaan transportasi, jaringan dan trayek, jenis pelayanan angkutan, persyaratan penyelenggara, kendaraan dan pengemudi, standar pelayanan, keselamatan, perizinan sesuai kewenangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan” ujar Hangry Mooy Kepada media ini Kamis,(8/10/2026).
Dalam penyelenggaraan angkutan,Hangry juga menjelaskan , pemerintah daerah juga memandang penting adanya kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Perencanaan jaringan dan trayek akan mempertimbangkan kondisi wilayah, pusat kegiatan masyarakat, permukiman, fasilitas umum, jaringan jalan, karakteristik kendaraan serta perkembangan kawasan.
“Dengan demikian, penyelenggaraan angkutan diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat sekaligus terintegrasi dengan sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pelabuhan, dan bandar udara”. Jelas Plt. Kadis .
Sementara itu, Hangry menegaskan Raperda Penyelenggaraan Parkir diarahkan untuk menciptakan sistem parkir yang tertib, terukur, transparan, akuntabel, aman, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pengaturan mencakup perencanaan dan lokasi parkir, fasilitas parkir di dalam maupun di luar ruang milik jalan, penyelenggara dan pengelola parkir, juru parkir, standar pelayanan, hak dan kewajiban pengguna, pembinaan, pengawasan, serta penyediaan data dan informasi parkir.
Dia menekankan Penataan parkir juga diharapkan dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Karena itu, aspek fasilitas, marka dan rambu, informasi pelayanan, kompetensi petugas, keamanan, pemeliharaan fasilitas, serta pelayanan bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus menjadi bagian penting dalam pengaturan. Penyelenggaraan parkir juga diarahkan agar tidak semata-mata dipandang dari sisi penerimaan daerah, tetapi sebagai bagian dari sistem pelayanan transportasi.
Dia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan transportasi membutuhkan dukungan seluruh pihak. Masyarakat, pelaku usaha angkutan, pengelola parkir, juru parkir, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan transportasi yang tertib dan berkeselamatan.Penyusunan kedua Raperda tersebut saat ini merupakan bagian dari proses pembentukan regulasi daerah dan belum menjadi Peraturan Daerah yang berlaku.
Dia juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Perhubungan berkomitmen agar proses penyusunannya dapat menghasilkan regulasi yang sesuai kewenangan daerah, memberikan kepastian hukum, dan menjawab kebutuhan masyarakat.Transportasi Tertib, Aman, Nyaman, dan Melayani Masyarakat.
(Mekris/tim)
