ROTE NDAO, KABARRote.com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Rote Ndao tidak hanya memicu antrean panjang warga, tetapi juga menuai sorotan akibat dugaan ketimpangan akses pengisian di SPBU. Di saat masyarakat umum dan jurnalis kesulitan mendapatkan BBM hingga terhambat menjalankan tugas peliputan, muncul dugaan kemudahan akses jalur khusus bagi para pejabat daerah dan aparat, yang berujung pada desakan transparansi tata kelola distribusi BBM kepada pihak berwenang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah pihak menduga adanya kemudahan akses pengisian BBM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota DPRD, hingga personel kepolisian. Di sisi lain, para wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan peliputan di lapangan justru menghadapi hambatan serupa dengan masyarakat umum untuk memperoleh bahan bakar.
Situasi ini dinilai memengaruhi mobilitas jurnalis dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari, seperti memantau kejanggalan distribusi BBM, menelusuri kelangkaan di tingkat pengecer, serta menyuarakan keluhan warga.
Tuntutan Transparansi Kebijakan Prioritas
Merespons fenomena tersebut, muncul desakan agar pemerintah daerah, pengelola SPBU, Pertamina, serta Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM memberikan penjelasan transparan terkait tata kelola dan distribusi bahan bakar di Rote Ndao.
Para insan pers menegaskan bahwa sorotan ini bukan bentuk permintaan hak istimewa atau perlakuan khusus untuk mendahului antrean warga, melainkan dorongan untuk menegakkan keadilan serta kepastian aturan.
Kendati kendaraan operasional untuk fungsi darurat, penegakan hukum, keamanan, dan pelayanan publik tertentu dimungkinkan mendapat pengaturan khusus, mekanisme tersebut dinilai harus memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dampak Kelangkaan dan Pentingnya Pengawasan
Kelangkaan BBM di Rote Ndao dinilai telah mengganggu berbagai sektor vital, mulai dari aktivitas ekonomi warga, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga transportasi harian. Keraguan publik terhadap transparansi distribusi BBM diprediksi akan terus meningkat jika isu keistimewaan akses berdasarkan jabatan atau seragam ini tidak segera diklarifikasi oleh pihak berwenang.
Masyarakat dan awak media berharap pihak-pihak terkait dapat segera membuka ruang dialog serta memperketat pengawasan distribusi BBM agar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa membeda-bedakan status sosial maupun jabatan.
(Mekris/OnlineNTT.com)
