Penulis: Mekris Ruy
ROTE NDAO – Praktik penyimpangan distribusi Pertamax yang diduga melibatkan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) memicu kelangkaan BBM dan melambungkan harga eceran hingga Rp25.000 per liter di Kabupaten Rote Ndao. Hal ini terkuak usai armada tangki berkapasitas 5.000 liter terpergok membongkar muatan di rumah seorang pengecer di Kota Baa pada Sabtu (12/9/2026), menyalahi alamat tujuan resmi yang tertera dalam surat jalan.
Mobil tangki bernomor polisi DH 8372 AG yang dikemudikan oleh sopir bernama Micka Selan tersebut tertangkap tengah membongkar muatan di kediaman seorang pengecer berinisial Theo di bilangan Jalan Abri, Kota Baa.
Padahal, berdasarkan Surat Jalan nomor 005/DO.08/IX/2026 yang diterbitkan PT Piet Mitra Jaya selaku penanggung jawab Depot SPBU Sanggaoen (56.851.01), lokasi pembongkaran tertuju pada tempat izin usaha milik Jhony (Leksbert Tassi).
Hasil investigasi di lapangan mengungkap kejanggalan pada dokumen Surat Jalan tertanggal 12 September 2026 tersebut, di antaranya tidak ditemukan barcode verifikasi resmi.
Berdasarkan rincian dokumen pengantar dari PT Pertamina Patra Niaga Depot Kupang (DO 8143775447), pasokan Pertamax seberat 5.000 liter itu sejatinya dikirim dari Kupang menggunakan kapal dengan tujuan resmi SPBU Sanggaoen.
Nama Jhony yang tercantum dalam dokumen izin usaha tersebut dikonfirmasi merupakan oknum anggota polisi aktif yang kini bertugas di Polda NTT dan sempat berdinas di Polres Rote Ndao. Penanggung Jawab SPBU Sanggaoen, Risty, mengonfirmasi keaslian dokumen perusahaan saat dijumpai di lokasi pembongkaran.
Namun, ia enggan memberikan penjelasan terkait alasan armada tersebut melakukan bongkar muatan di tempat yang tidak sesuai peruntukan.
Sementara itu, petugas nozzle sekaligus cleaning service SPBU Sanggaoen, Billy Dopen, mengakui adanya pengalihan lokasi pembongkaran BBM tersebut atas instruksi langsung dari pemilik izin.
“Memang izin atas nama Pak Polisi Jhony, namun Pak Jhony yang minta kami bongkar di tempat Theo selaku pengecer,” ungkap Billy di lokasi kejadian.
Kondisi penyimpangan distribusi ini memicu keluhan warga setempat. Dugaan permainan dalam alur distribusi Pertamax dari SPBU ke pihak eceran disinyalir menjadi penyebab utama kelangkaan BBM non-subsidi di wilayah Rote Ndao, hingga memicu lonjakan harga eceran yang menembus angka Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter.
Tindakan pengalihan pengiriman BBM ini dinilai melanggar regulasi distribusi, antara lain Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, serta Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 yang mengharuskan kelengkapan surat jalan sesuai sistem resmi.
Atas temuan tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak berwenang didesak untuk segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum aparat serta penyimpangan distribusi yang merugikan masyarakat dan negara.
